Nabire - Rapat pertemuan Bersama John Wempi Wetipo, S.H., M.H. (Wakil menteri dalam negeri RI), Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, MT (Ketua Komisi II DPR RI/F-PG) Mayjed Purn. TNI Gustav (Kabinda Papua) beserta Rombongan dengan Valentinus Sudarjanto Sumito (Sekda Provinsi Papua Tengah) beserta Forkopimda Provinsi Papua tengah tentang laporan PJ Gubernur terkait perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang di ikuti oleh 100 orang yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah jln. Merdeka, Kab. Nabire.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh :
1. Mesak Magai (Bupati Nabire).
2. AKBP I Ketut Suarnaya (Kapolres Nabire)
3. Mayor Laut Tedju (Danlanal Nabire)
4. Kapten Cpm Siswanto (Dansubdenpom Nabire).
5. Nurul Fahmi SH (Mewakili Pengadilan Nabire).
6. Lettu Inf Andi (Pasiops Kodim1705/Nabire).
7. Para Bupati Se-Papua Tengah.
Dalam kesempatan ini Ketua Komisi II DPR RI/F-PG menyampaikan bahwa :
1. Memberikan jawaban agenda kunjungan kerja komisi II DPR RI dengan mengecek ke lapangan, calon lokasi kantor Papua Tengah.
2. Agar PJ Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi Papua Tengah memberikan penjelasan paparan rencana dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah serta kendala yang di alami.
Berikut penyampaian paparan oleh Sekda Provinsi Papua Tengah :
1. Laporan penyiapan penyelenggaraan pembangunan Kantor Provinsi Papua tengah.
2. Penyiapan Progres sarana prasarana ada 13 kantor pemerintah status pinjam guna dan 6 kantor sewa.
3. Kendala yang dialami lokasi pembangunan kantor pusat pemerintah dengan kepemilikan yang timpang tindih namun sudah di mediasi.
4. Pembentukan perangkat daerah Provinsi Papua Tengah sejak 18 November 2023.
5. Menyiapkan pembentukan MRP Provinsi Papua Tengah.
John Wempi Wetipo, S.H., M.H. selaku Wamendagri menyampaikan bahwa :
1. Kendala pembangunan daerah dari kabupaten saat ini adalah sarana jaringan komunikasi yang dalam mendukung program pemerintah provinsi.
2. Terkait penyerapan penggunaan anggaran harus sesuai jangan sampai terlambat.
3. Terkait pembentukan / pemilihan MRP Papua tengah bukan hasil pilihan mendagri, namun adanya keterwakilan dari adat agama dan tokoh perempuan.
Berikut Diskusi pembahasan dalam rapat :
1. Dalam pembangunan Papua Tengah harus menyiapkan pembangunan karakter SDM.
2. Dalam menyelesaian permasalahan lahan harus tegas tidak boleh main - main.
3. Terkait Pembentukan MRP Papua Tengah seharusnya ada uji publik yang dapat dilaporkan kepada Kemendagri.
4. Anggota MRP harus orang adat bisa mengetahui permasalahan serta kondisi oap dalam mengawal Otsus.
5. Melibatkan pemberdayaan OAP dalam pembangunan Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan rapat tersebut dalam rangka paparan kesiapan penyelenggaraan pembangunan Provinsi Papua tengah.